SEKILAS KECAMATAN SAWAHAN

Sejarah Kecamatan Sawahan dimulai semenjak didirikannya Kantor Kecamatan Sawahan pada tahun 1986 .Kecamatan Sawahan,merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Jiwan.

Pada perkembangannya, Kecamatan Sawahan dipimpin oleh seorang Camat yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Madiun sebagai Kepala Daerah, sehingga  berdasarkan Perda Kabupaten Madiun No. 2 Tahun 2008  tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun berdasarkan azas otonomi.

Kecamatan Sawahan merupakan salah satu wilayah Kabupaten Madiun yang terletak di bagian Barat dan memiliki luas wilayah 22,15 Km² yang terdiri dari 13 desa yaitu Desa Bakur, Desa Cabean, Desa Golan, Desa Kanung, Desa Kajang, Desa Klumpit,Desa Krokeh,  Desa Lebakayu, Desa Pule, Desa Pucangrejo, Desa Rejosari, Desa Sawahan, Desa Sidomulyo.

Desa memiliki perkembangan tersendiri, namun kita harus awali dengan memahami desa. Pemahaman desa secara umum dan khusus sudah kita ketahui. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan dan terutama yang tergantung pada pertanian, desa cenderung memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang sama dan ciri-ciri khusus antara lain jenis desa swakarya, swadaya dan desa swasembada.

Pedesaan memiliki arti tersendiri dalam kajian struktur sosial atau kehidupanya. Dalam keadaan yang sebenarnya, pedesaan dianggap sebagai standar dan pemeliharaan sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti, gotong royong, tolong menolong, persaudaraan, kesenian, kepribadian, adat istiaat, nilai-nilai dan norma.

Pedesaan acap kali dideskripsikan sebagai tempat kehidupan bermasyarakat di mana anggota masyarakatnya bergaul dengan rukun, tenang, selaras, dan akur. Konflik sosial biasanya berkutat pada peristiwa sehari-hari, misalnya hal pemilikan tanah, gengsi, perkawinan, perbedaan antar kaum muda dan tua, dan persoalan wanita dan pria. Pedesaan juga sering dipahami tenteram, guyup, rukun.

UU no. 22 tahun 1999 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Sedangakan, defenisi resmi pengertian desa tertuang dalam Undang-Undang  No. 5 tahun 1979 “desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.