SEKILAS INFO

     » KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN TELP ( 0351 ) 463797, EMAIL.kecsawahanmdn@gmail.com
Selasa, 10 Juli 2018 - 22:21:22 WIB
PERJANJIAN BARANG

Diposting oleh : Administrator
Kategori: UMUM - Dibaca: 9 kali

Contoh Surat Perjanjian antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa

 

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA…………………. KECAMATAN ………… KABUPATEN MADIUN

Alamat ………………………………..

 
   

 

 

 

 

P E R J A N J I A N

Nomor : .................................................................

 

Pada hari ini............ tanggal.......... bulan........... tahun......... bertempat di..........., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

 

I.

N a m a

:

....................................................................................................................................

 

Jabatan

:

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .............................................................

 

 

 

Kecamatan ....................................... Kabupaten Madiun.

yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.....................Kecamatan......................... Kabupaten Madiun nomor .............................tanggal...............

 

Alamat

:

...................................................................................................................................

 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

 

II.

N a m a

:

...............................................................................................................

 

Jabatan

:

Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain Perusahan/ CV / TOKO / UD

 

Alamat

:

...............................................................................................................

 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

 

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .............................................................................

 

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.............................. (.........................................................) termasuk pajak dan bea materai.

 

Pasal 3

DOKUMEN TERKAIT

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian  ini adalah :

a         Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dari TPK, beserta lampirannya;

b        Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa, beserta lampirannya;

c         Undangan Negosiasi / Tawar Menawar;

d        Berita Acara Negosiasi / Tawar Menawar;

e         Surat Persetujuan Penawaran Harga

f         Syarat Umum Perjanjian

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1)   PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a         mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b        meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

c         memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

d        membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;

(2)   PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

a         menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian;

b        meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian;

c         melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;

d        melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;

e         melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian;

f         memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;

g        menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;

h        mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

 

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ..............(..............)  hari kalender mulai tanggal ...... sampai dengan tanggal............ sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal....................

 

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

(1)   Yang dimaksud dengan Keadaan Kaharadalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

(2)   Apabila terjadi Keadaan Kaharsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

(3)   Yang digolongkan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. bencana alam;
  2. bencana non alam;
  3. bencana sosial;
  4. pemogokan;
  5. kebakaran; dan/atau
  6. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

(4)   Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

(5)   Jika selama masa Keadaan Kahar PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum perjanjian.

 

Pasal 6

SANKSI

(1)   PIHAK KEDUA akan diberi sanksi apabila mensubkan pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA

(2)   PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab perjanjian PIHAK KEDUA.

(3)   Besarnya denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

a         1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian perjanjian yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

b        1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

 

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

PIHAK KEDUA

 

 

 

 

.............................................

PIHAK PERTAMA

 

 

 

 

............................................

 

 

Mengetahui,

KEPALA DESA ......................

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

SYARAT UMUM PERJANJIAN

 

 

  1. 1.      LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam PERJANJIAN.

  1. 2.      HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan PERJANJIAN ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

  1. 3.      ITIKAD BAIK

a         Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam PERJANJIAN.

b        Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

c         Apabila selama pelaksanaan PERJANJIAN, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

  1. 4.      PIHAK KEDUA MANDIRI

PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

  1. 5.      HARGA PERJANJIAN

a         PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan dalam PERJANJIAN sebesar harga PERJANJIAN.

b        Harga PERJANJIAN telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.

c         Rincian harga PERJANJIAN sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

  1. 6.      HAK KEPEMILIKAN

a         PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan

b        sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.

c         Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat PERJANJIAN berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

  1. 7.      CACAT MUTU

a         PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu.

b        PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

  1. 8.      PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan PERJANJIAN. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga PERJANJIAN.

  1. 9.      PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

a         PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

b        Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

  1. 10.  JADWAL

a         PERJANJIAN ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam PERJANJIAN.

b        Waktu pelaksanaan PERJANJIAN adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam PERJANJIAN.

c         PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d        Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum PERJANJIAN.

  1. 11.  ASURANSI

a         PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak PERJANJIAN sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1)      semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2)      pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

3)      perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b        Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga PERJANJIAN.

  1. 12.  PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a         PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1)      kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, dan Personil;

2)      cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3)      kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b         Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

c         Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d        Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

  1. 13.  PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.

  1. 14.  PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

 

  1. 15.  PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

  1. 16.  LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a         Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan PERJANJIAN untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b        Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c         Laporan harian berisi:

1)      jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

2)      penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

3)      jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

4)      jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

5)      keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

6)      catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d        Laporan harian dibuat oleh PIHAK KEDUA, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PIHAK PERTAMA.

e         Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f         Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g        Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PIHAK PERTAMA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

  1. 17.  WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a         Kecuali PERJANJIAN diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam PERJANJIAN.

b        Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda.

c         Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d        Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

  1. 18.  PENERIMAAN BARANG/JASA

PIHAK PERTAMA berhak memeriksa barang/jasa setelah serah terima barang/jasa atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam PERJANJIAN ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

  1. 19.  SERAH TERIMA PEKERJAAN

a         Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.

b        Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PIHAK PERTAMA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

c         Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

d        PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e         Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN.

f         Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga PERJANJIAN, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga PERJANJIAN dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga PERJANJIAN.

g        PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

h        Setelah masa pemeliharaan berakhir, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan akhir pekerjaan.

i          PIHAK PERTAMA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran sisa harga PERJANJIAN yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

j          Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

  1. 20.  JAMINAN PEMELIHARAAN

a         Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

b        Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN.

c         Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

  1. 21.  PERUBAHAN PERJANJIAN

a         PERJANJIAN hanya dapat diubah melalui adendum PERJANJIAN.

b        Perubahan PERJANJIAN bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1)      perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam PERJANJIAN sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam PERJANJIAN;

2)      perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3)      perubahan harga PERJANJIAN akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c         Untuk kepentingan perubahan PERJANJIAN, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PIHAK PERTAMA.

  1. 22.  PERISTIWA KOMPENSASI

a         Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:

1)      PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2)      keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;

3)      PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4)      PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5)      PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6)      PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7)      PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;

8)      ketentuan lain dalam PERJANJIAN.

c         Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d        Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

e         Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

f         PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

  1. 23.  PERPANJANGAN WAKTU

a         Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum PERJANJIAN jika perpanjangan tersebut mengubah Masa PERJANJIAN.

b        PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

  1. 24.  PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

a         Penghentian PERJANJIAN dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b        Dalam hal PERJANJIAN dihentikan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1)      biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;

2)      biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3)      biaya langsung demobilisasi personil.

c         Pemutusan PERJANJIAN dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.

d        Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan PERJANJIAN melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1)      PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2)      PIHAK KEDUA tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3)      PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4)      PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;

5)      PIHAK KEDUA selama Masa PERJANJIAN gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

6)      denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga PERJANJIAN dan PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7)      Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8)      PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN;

9)      PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

10)  pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e         Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:

1)      PIHAK KEDUA membayar denda; dan/atau

2)      PIHAK KEDUA dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f         Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  1. 25.  PEMBAYARAN

a         Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:

1)      PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2)      pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];

3)      pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

4)      pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

b        Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c         PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d        Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

  1. 26.  DENDA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

  1. 27.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan PERJANJIAN ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

  1. 28.  LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari PERJANJIAN ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap PERJANJIAN ini.

 

PIHAK KEDUA

 

 

 

 

.............................................

PIHAK PERTAMA

 

 

 

 

............................................

 

 

 

BUPATI MADIUN,

 

 

 

 

MUHTAROM

 

 

Contoh Surat Perjanjian antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa

 

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA…………………. KECAMATAN ………… KABUPATEN MADIUN

Alamat ………………………………..

 
   

 

 

 

 

P E R J A N J I A N

Nomor : .................................................................

 

Pada hari ini............ tanggal.......... bulan........... tahun......... bertempat di..........., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

 

I.

N a m a

:

....................................................................................................................................

 

Jabatan

:

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .............................................................

 

 

 

Kecamatan ....................................... Kabupaten Madiun.

yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.....................Kecamatan......................... Kabupaten Madiun nomor .............................tanggal...............

 

Alamat

:

...................................................................................................................................

 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

 

II.

N a m a

:

...............................................................................................................

 

Jabatan

:

Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain Perusahan/ CV / TOKO / UD

 

Alamat

:

...............................................................................................................

 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

 

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .............................................................................

 

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.............................. (.........................................................) termasuk pajak dan bea materai.

 

Pasal 3

DOKUMEN TERKAIT

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian  ini adalah :

a         Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dari TPK, beserta lampirannya;

b        Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa, beserta lampirannya;

c         Undangan Negosiasi / Tawar Menawar;

d        Berita Acara Negosiasi / Tawar Menawar;

e         Surat Persetujuan Penawaran Harga

f         Syarat Umum Perjanjian

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1)   PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a         mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b        meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

c         memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

d        membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;

(2)   PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

a         menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian;

b        meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian;

c         melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;

d        melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;

e         melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian;

f         memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;

g        menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;

h        mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

 

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ..............(..............)  hari kalender mulai tanggal ...... sampai dengan tanggal............ sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal....................

 

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

(1)   Yang dimaksud dengan Keadaan Kaharadalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

(2)   Apabila terjadi Keadaan Kaharsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

(3)   Yang digolongkan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. bencana alam;
  2. bencana non alam;
  3. bencana sosial;
  4. pemogokan;
  5. kebakaran; dan/atau
  6. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

(4)   Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

(5)   Jika selama masa Keadaan Kahar PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum perjanjian.

 

Pasal 6

SANKSI

(1)   PIHAK KEDUA akan diberi sanksi apabila mensubkan pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA

(2)   PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab perjanjian PIHAK KEDUA.

(3)   Besarnya denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

a         1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian perjanjian yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

b        1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

 

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

PIHAK KEDUA

 

 

 

 

.............................................

PIHAK PERTAMA

 

 

 

 

............................................

 

 

Mengetahui,

KEPALA DESA ......................

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

SYARAT UMUM PERJANJIAN

 

 

  1. 1.      LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam PERJANJIAN.

  1. 2.      HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan PERJANJIAN ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

  1. 3.      ITIKAD BAIK

a         Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam PERJANJIAN.

b        Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

c         Apabila selama pelaksanaan PERJANJIAN, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

  1. 4.      PIHAK KEDUA MANDIRI

PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

  1. 5.      HARGA PERJANJIAN

a         PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan dalam PERJANJIAN sebesar harga PERJANJIAN.

b        Harga PERJANJIAN telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.

c         Rincian harga PERJANJIAN sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

  1. 6.      HAK KEPEMILIKAN

a         PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan

b        sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.

c         Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat PERJANJIAN berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

  1. 7.      CACAT MUTU

a         PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu.

b        PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

  1. 8.      PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan PERJANJIAN. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga PERJANJIAN.

  1. 9.      PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

a         PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

b        Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

  1. 10.  JADWAL

a         PERJANJIAN ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam PERJANJIAN.

b        Waktu pelaksanaan PERJANJIAN adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam PERJANJIAN.

c         PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d        Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum PERJANJIAN.

  1. 11.  ASURANSI

a         PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak PERJANJIAN sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1)      semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2)      pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

3)      perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b        Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga PERJANJIAN.

  1. 12.  PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a         PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1)      kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, dan Personil;

2)      cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3)      kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b         Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

c         Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d        Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

  1. 13.  PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.

  1. 14.  PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

 

  1. 15.  PENGUJIAN

Jika P