SEKILAS INFO

     » JALAN RAYA SAWAHAN BARAT NO 08 EMAIL: KECSAWAHANMDN@GMAIL.COM
Rabu, 09 Januari 2019 - 20:19:15 WIB
LAKIP

Diposting oleh : Administrator
Kategori: KEUANGAN - Dibaca: 135 kali

BAB  I

PENDAHULUAN

                        Kecamatan Sawahan merupakan salah satu wilayah Kabupaten Madiun yang terletak di bagian Barat dan memiliki luas wilayah 22,15 Km2 yang terdiri dari 13 desa. Sejarah Kecamatan Sawahan dimulai semenjak didirikannya Kantor Kecamatan Sawahan pada tahun 1986 .Kecamatan Sawahan,merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Jiwan.

                        Pada perkembangannya, Kecamatan Sawahan dipimpin oleh seorang Camat yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Madiun sebagai Kepala Daerah, sehingga  berdasarkan Perda Kabupaten Madiun No. 2 Tahun 2008  tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun berdasarkan azas otonomi.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang pendayagunaan Aparatur Negara yang meliputi perubahan Mind-set dan Culture-set aparatur Negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen Kepegawaian yang handal dan profesional, memiliki sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Kecamatan Sawahan melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban  atas pelaksanaan Kinerja selama Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan landasan Hukum sebagaimana yang diatur:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

 

  1. A.   Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Camat

  1. Menetapkan program dibidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan disampaikan ke pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Camat;
  2. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu;
  3. Mengawasai dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan motifasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
  4. Melakukan persipan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan;
  5. Mengkaji naskah dinas yang masuk dan menentukan pokok masalah dalam lembar disposisi sebagai bahan masujan bawahan untuk tindak lanjutnya;
  6. Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani naskah dinas keluar;
  7. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah Kecamatan;
  8. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan, sebagai bahan laporan pertanggunjawaban;

 

  1. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumahtangga dinas, meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan;

10. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa agar diperoleh kinerja yang terpadu;

11. Memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada seluruh perangkat daerah di kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

12. Membuat laporan kegiatan Pemerintah Kecamatan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada;

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Camat

  1. Menyusun rencana program dinas sesuai dengan kegiatan masing-masing seksi dalam rangaka penyatuan misi dan keterpaduan program;
  2. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu;
  3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
  4. Meneliti surat-surat yang akan disediakan kepada pimpinan dengan cara membubuhkan tanda koreksi pada masing-masing surat dan mengarahkan sesuai tujuan surat;
  5. Meneliti dan menyempurnakan konsep tentang pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kantor kecamatan;
  6. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan beserta bukti-buktinya dalam rangka tertib anggaran dan administrasi keuangan;
  7. Mengevaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan terhadap seluruh hasil –hasil yang diperoleh maupun hambantan dan upaya penyelesaiannya sesuai dari masing-masing seksi;
  8. Memantau persiapan kegiatan protokoler guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

3. Kasubag Umum

  1. Melakukan pengelolaan unsur surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
  2. Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasna dan keprotokolan;
  3. Melakuakan pengelolaan unsur organisasi dan tata laksana;
  4. Melakukan urusan kepegawaian;
  5. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematika data dalam rangka perumusan;
  6. Menyusun program dan rencana kegiatan;
  7. Menyiapkan bahan dalam rangka mrnyusun rencana kegiatan dalam rapat koordinasi;
  8. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana berikutnya;
  9. Membantu mengkoordinasikan penyusunan LAKIP;

10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikab oleh Sekretaris camat.

 

4. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan

  1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
  2. Melakuakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya;
  3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  4. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja kantor;
  5. Melakuakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  6. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  7. Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor;
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Pemerintahan

  1. Melakukan persiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instans vertikal bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  2. Menyusun konsep program kerja Seksi-seksi Pemerintahan dengan cara mengkoordinasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Membagi tugas dan mengikuti perkembangganya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu;
  4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan arahan serta motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
  5. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;
  6. Menelaah dan menganalisa serta menyajikan data statistik dan informasi dalam pengendalian dan pemberian bimbingan bidang Pemerintahan;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

. Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan

  1. Menyusun konsep program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan dnegan cara mengkoordinasikan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu;
  3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengtan cara memberikan petunjuk dan arahan serta motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
  4. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;
  5. Menelaah dan menganalisa serta menyajikan data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnis, koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan bidang Perekonomian dan pembangunan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Mayarakat daan Desa

  1. Mendorong Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecaamatan;
  3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  4. Melakukan tugas – tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat ssesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
  5. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan social;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

8. Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

  1. Melakukan persiapan bahan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum di wilayah Kecamatan;
  2. Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan Ketrentaman dan Ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
  3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan keterntaman dan keteriban umum;
  4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kecamatan;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

            

  1. B.   Susunan Organisasi

 

                        Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

                               Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya sarana Prasarana.

                        Dari sisi Sumber Daya Manusia, Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun memiliki Pegawai dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) dengan kualifikasi yang cukup dengan rincian sebagai berikut

Rekapitulasi PNS Kantor Kecamatan Sawahan berdasarkan Pendidikan:

 

 

No

 

Gol. Ruang

Pendidikan

SLTP

SLTA

DIploma

S1

S2

 

PNS :

 

 

 

 

 

1

IV/b

-

-

-

1

-

2

IV/a

-

-

-

-

-

3

III/d

-

3

1

3

-

4

III/c

-

1

2

-

-

5

III/b

-

4

-

1

-

6

III/a

-

3

-

1

-

8

II/d

-

1

1

-

-

7

II/c

-

9

-

-

-

8

II/b

-

3

-

-

-

9

II/a

-

1

-

-

-

Total

-

25

4

6

-

 

  1. A.   Aspek Strategis

Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tugas Pokok dan fungsi yaitu

  1. Membangun pelayanan prima, Pelayanan Prima merujuk pada pelayanan masyarakat yang sederhana, Mudah, cepat dan transparan;
  2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
  3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

 

  1. A.           Rencana Strategis Tahun 2018-2019

Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/ prasarana kerja yang memadai.

Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai Kecamatan Sawahan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun  telah mengacu perencanaan yang berisi visi, misi, strategi, dan kebijaksanaan serta program-program pokok dalam mewujudkan perencanaan yang baik bagi kepentingan pembangunan daerah dalam upaya koordinasi, penyerasian, dan keterpaduan rencana daerah, regional, dan nasional.

VISI

” Menjadi Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Yang Baik Guna mendukung terwujudnya kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”

 

MISI

  1. Membangun pelayanan prima, Pelayanan Prima merujuk pada pelayanan masyarakat yang sederhana, mudah, cepat dan transparan ;
  2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
  3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa

 

 

 

Terwujudnya pelayanan prima, penyelenggaraa pemerintahan desa yang baik,Ketentraman dan Ketertiban umum,pemerataan pembangunan dan perekonomian di wilayah Kecamatan Sawahan , peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sistem sosial masyarakat yang baik;

 

 

 

 

 

TUJUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  1. B.         Indikator  Kinerja Utama Tahun 2018

NO

SASARAN STRATEGIS/OUT COME

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

a

Nilai AKIP

Hasil Nilai AKIP

Kec Sawahan

Sekretaris Kecamatan

2

Meningkatnya kualitas system pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi umum lainnya

a

IKM

( Jumlah kepuasan masyarakat/Jumlah seluruh masyarakat yang terlayani ) X 100%

Kec. Sawahan

Sekretaris Kecamatan

 

 

b

Prosentase laporan kinerja tepat waktu

( Jumlah laporan kinerja tepat waktu/Jumlah seluruh laporan kinerja ) X 100%

Kec. Sawahan

Sekretaris Kecamatan

 

 

c

 

 

Prosentase pelayanan administrasi kependudukan

( Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu/Jumlah seluruh pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan ) X 100%

Kec. Sawahan

Sekretaris Kecamatan

 

 

d

Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

( Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu /Jumlah seluruh pelayanan administrasi umum lainnya yang dilaksanakan)X100%

 

 

Kec. Sawahan

Sekretaris Kecamatan

3

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintah kecamatan

a

Prosentase lembaga kemasyarakatan aktif

(Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif/Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada) X 100%

Kec. Sawahan

Kasi Tata Pemerintahan

 

 

b

Prosentase organisasi kemasyarakatan yang aktif

(Jumlah organisasi kemasyarakat yang aktif/Jumlah seluruh organisasi kemasyarakat yang ada ) X 100%

Kec. Sawahan

Kasi Kesos

 

 

c

Prosentase lembaga perekonomian desa yang aktif

( Jumlah lembaga perekonomian desa yang aktif / Jumlah seluruh lembaga perekonomian yang ada ) X 100%

Kec. Sawahan

Kasi Ekbang

 

 

d

Rasio anggota Linmas

( Jumlah anggota Linmas / Jumlah penduk ) X 100%

Kec. Sawahan

Kasi Trantib

4

Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

a

Prosentase desa yang memiliki criteria baik

( Jumlah desa yanh memiliki kriteria baik/Jumlah desa yang ada di kecamatan ) X 100%

Kec. Sawahan

Kasi PMD

 

 

b

Prosentase usulan program/kegiatan pembangunan desa yang disetujui dalam APBD Kabupaten

( Jumlah usulan program /kegiatan pembangunan yang disetujui dalam APBD Kabupaten/Jumlah seluruh usulan program/kegiatan pambangunan desa) X 100%

Kec. Sawahan

Kasi Ekbang

 

 

 

 

 

 

 

  1. C.         Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan berisikan penugasan untuk melaksanakan program atau kegiatanyang disertai dengan Indikator Kinerja Dan Target Melalui perjanjian kinerja inilah, Kinerja Kecamatan Sawahan menjadi terukur sesuai dengan Tugas, Fungsi Dan Wewenang, serta Sumber Daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sawahan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

 

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prosentase kebutuhan operasional kantor terpenuhi

80 %

2.

Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik

Prosentase kebutuhan operasional kantor terpenuhi

80%

3.

Meningkatnya kualitas sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah Pelaksanaan Pemantauan

50%

4.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah Pelaksanaan Pemantauan

50%

5.

Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Prosentase Permasalahan pemeberdayaan perempuan dan anak yang tertangani

80 %

6.

Peningkatan  Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah BPD dan LPKMD yang memperoleh pembinaan terpenuhi

80%

7.

Peningkatan Kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

Jumlah PKK Aktif terpenuhi

80%

 

8.

Peningkatan percepatan perlunasan piutang

Jumlah desa yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan terpenuhi

10 bln

9.

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga

Prosentase pelaksanaan Pekan Olah Raga terpenuhi

50%

10.

Meningkatnya pendidikan politik masyarakat

Prosentase pelaksanaan kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Madiun Terpenuhi

90 %

11

Meningkatnya jumlah usulan dalam Musrenbang

Prosentase usulan program kegiatan pembangunan desa yang disetujui dalam APBD Kabupaten

40 %

12.

Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau

Jumlah titik luasan terbuka hijau terpenuhi

5 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. D.         Penetapan Kinerja Tahun 2018

Sesuai dengan Indikator Kinerja Tahun 2018 dalam mewujudkan Visi, Misi yang telah dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai maka Penetapan Kinerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Tahun 2018 harus dilaksanakan dimana Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

  1. Meningkatnya  kualitas  sumber daya manusia dan kelembagaan pelyanan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
  2. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.
  3. Teciptanya keamanan dan ketertiban umum ;
  4. Terlaksananya pembangunan yang didukung ; dengan perencanaan yang tepat dan terukur
  5. Terciptanya sistem sosial masyarakat yang dinamis dan berkeadilan serta program pembinaan kemasyarakatan;
  6. Terlaksanya pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat dan program pengentasan kemiskinan.

 

  

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

            Akuntabilitas Kinerja Kecamatan sawahan merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

 

  1. A.     CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SAWAHAN TAHUN  2018

 

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan . secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah tercapai.

Melalui Akuntabilitas Kinerja dalam  format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun  tidak terlepas dari rangkaian mekanisme  fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kecamatan Sawahan. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat.  

Adapun penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No

Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

 

Kode

1

100% ≤

Tercapai Target

 

2

≤ 100

Tidak Tercapai Target

 

or Rentang Capaian Kategori Capaian

 

            Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kantor Kecamatan Sawahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

 

No

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2018

 

Target Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

 

% Realisasi

A

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan

 

 

 

 

1

Persentase jumlah pelayanan Administrasi kependudukan tepat waktu

88 %

90%

 

 

2

Jumlah pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti

100 %

100%

 

 

3

Persentase Pelayanan adminsitrasi umum tepat waktu

58%

65%

 

 

B

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah

 

 

 

 

1

Persentase jumlah anggota Linmas diwilayah Kecamatan

0.65%

0.85%

 

 

2

Persentase jumlah desa di wilayah Kecamatan yang memiliki standar kriteria  baik

20%

40%

 

 

C

Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

 

 

 

 

1

Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan yang aktif

77%

80%

 

 

 

 

 

  1. B.     EVALUASI  DAN ANALISA  CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan  pada kelompok  indikator kinerja, yaitu: keluaran  dan hasil, dari masing-masing kegiatan tahun 2018.

SASARAN : 1

 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja Kegiatan (PKK), Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Kegiatan (PPK), yang secara rinci terdapat dalam lampiran. Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

 

NO.

SASARAN / INDIKATOR

CAPAIAN

REALISASI

TH. 2017

TARGET 2018

REALISASI 2018

%CAPAIAN 2018

TARGET RENSTRA 2018

%CAPAIAN 2015DIBANDINGKAN DGN TARGET 2018

A

Meningkatnya kualitas system  pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi umum lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nilai AKIP

C

 

 

C

 

 

C

100

C

100

B

Meningkatnya kualitas system  pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi umum lainnya

 

 

 

 

 

 

1

 I  K M rata-rata kecamatan

74,63

 

 

75

 

64,83

64,83

70

193

2

Jumlah laporan kinerja tepat waktu

4

4

4

 

100

 

4

100

 

 

3

Jumlah pelayanan kependudukan tepat waktu

4.372

2.000

5.669

 

283

2.000

3283

4

Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

1.580

1.500

 

 

1.500

218,60

C

Meningkatnya koordinasi yang baik antar pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan instansi terkait

 

 

 

 

1.200

131,66

1

Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif

4

4

4

100

4

100

2

Jumlah ormas yang aktif

8

8

8

100

8

100

3

Jumlah lembaga perekonomian masyarakat desa yang aktif

10

10

10

100

10

100

4

Rasio anggota Linmas

7

7

7

100

7

100

 

D

Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

 

 

 

 

 

 

1

Jumlah desa yang memiliki kriteria baik

 

 

 

 

 

 

2

Jumlah usulan program kegiatan pembangunan yang disetujui dalam APBD kabuapten n tahun

4

4

4

100

4

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Faktor pendorong keberhasilan :

-     Tersedianya sarana kebutuhan operasional kantor serta sarana penunjang kinerja

-     Kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan

-     Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi ( TIK ) khususnya dalam penataan proses di lingkungan pemerintahan ( Indeks Implementasi e Goverment )

-     Penilaian dilakukan secara mandiri

-     Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

-     Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

 

 Permasalahan :

Beban kerja di Kantor Kecamatan Sawahan tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada.

  • Straregis pemecahan masalah :

-       Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada

-    Mengusulkan penambahan karyawan di Kantor Kecamatan Sawahan yang sampai ini belum terealisasikan.

 

SASARAN : 2

Evaluasi Kelembagaan merupakan sebuah Initial Step Evaluation dan Self Organization assessment yang menimbang tiga aspek kelembagaan , yakni dimensi kompleksitas, formalitas dan sentralisasi dalam pelaksanaan evaluasi ini melibatkan internal stakeholders dimana stakeholder merupakan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dari hasil evaluasi didapatkan rincian sebagai berikut:

 

NO.

SASARAN / INDIKATOR

CAPAIAN

REALISASI

TH. 2017

TARGET 2018

REALISASI 2018

%CAPAIAN 2018

TARGET RENSTRA 2018

%CAPAIAN 2018 DIBANDINGKAN DGN TARGET 2018

 

Meningkatnya koordinasi yang baik antar pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan instansi terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

&n